Cegah Konflik Tanah, DPD Minta Pemerintah Reformasi Agraria

Jakarta - Kasus bentrokan warga yang disebabkan karena persoalan lahan pertanian terus terjadi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuding pangkal persoalan tersebut adalah distribusi lahan yang tidak adil.

"Pemerintah harus hadir dan berpihak pada rakyat atas persoalan konflik atas tanah. Oleh karena itu harus ada reformasi agraria," ujar Ketua DPD Irman Gusman kepada wartawan di gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1/2012).

Menurut Gusman, aduan masyarakat terkait sengketa pertanahan sering tidak digubris oleh pejabat maupun legislatif daerah. Irman berjanji, DPD berjanji akan meuntaskan kasus-kasus sengketa hak atas tanah.

"DPD kalau perlu rapat konsultasi dengan DPR, Presiden, bahkan MK. Kita tak mau terjadi hal ini diberbagai tempat karena tak ada sikap tegas dari negara. Reformasi agraria penting untuk kita tegaskan kembal," terangnya.

DPD pun mendesak pemerintah untuk menuntaskan persoalan konflik atas tanah ini agar tidak ada lagi kejadian serupa. Bila ada oknum aparat yang salah karena bertindak refresif, Irman juga minta diproses.

"Kepada yang bersalah di kepolisian harus dilakukan tindakan tegas. Kekerasan kepada rakyat tidak boleh terjadi lagi, polisi jangan jadi polisi pengusaha tetapi jadilah polisi rakyat,"tuntas Irman.


Sumber : detik.com